POTENSI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA, TERKAIT RSPO

Produksi minyak sawit mentah nasional yang sudah memiliki sertifikat berkelanjutan Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) per Desember 2015 mencapai 6 juta ton atau baru sekitar 18 persen dari total produksi CPO Indonesia sebesar 32,5 juta ton.

Meski begitu minyak sawit berkelanjutan Indonesia memberikan kontribusi 51 persen dari total CPO berkelanjutan dunia, melampaui Malaysia yang hanya 42 persen. Masih relatif rendahnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berkelanjutan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi RSPO. Namun kondisi tersebut bisa jadi terkait dengan sertifikasi RSPO yang bersifat sukarela. Itu artinya sertifikasi dan keanggotaan RSPO tidak menjadi keharusan. Mereka yang melakukan sertifikasi dan masuk menjadi anggota RSPO murni dengan kesadaran bahwa minyak sawit berkelanjutan bisa menjadi bagian dari solusi menekan dampak negatif terhadap hutan, lingkungan dan masyarakat.

Produksi minyak sawit dunia meningkat dua kali lipat selama satu dekade terakhir. Peningkatan itu sejalan dengan permintaan dunia terhadap minyak nabati yang tumbuh lebih dari 5 persen per tahun. Angka pertumbuhan ini diprediksi akan bertahan selama 10 tahun ke depan. Permintaan dunia terhadap minyak sawit diperkirakan meningkat dari 51 juta ton saat ini menjadi 120-156 juta ton pada tahun 2050. "Ini sekitar 65 persen dari semua minyak yang diperdagangkan.

Sementara berdasarkan data statistik dari Direktorat Jenderal Perkebunan, pada 2014 terjadi peningkatan volume produksi minyak sawit sebesar 11 persen selama 2005-2015 dan luas area produksi meningkat 8 persen.

Industri kelapa sawit di Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan secara tidak langsung bagi 16 juta keluarga di Indonesia. Buruh yang merupakan mitra kerja perusahaan harus dilindungi, termasuk menahan laju hutan tropis dan ekosistem lainnya.

Akuisisi lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga sering kali menyebabkan konflik antara pemilik tanah adat dan pengembang perkebunan terkait kesepakatan atas lahan dan tingkat kompensasi.

RSPO yang dibentuk pada tahun 2004, bertujuan untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan bagi manusia, bumi dan kesejahteraan. Dalam kaitan ini, RSPO mencari keseimbangan di dalam industri minyak sawit yang memiliki kepatuhan terhadap hukum, layak secara ekonomi, tepat untuk lingkungan dan bermanfaat bagi sosial.

Sertifikasi RSPO selama ini juga terbukti mampu menyediakan akses ke pasar ekspor bagi industri sawit nasional. Termasuk bagi petani sawit swadaya atau mandiri.

RSPO merupakan lembaga nirlaba yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Kantor perwakilannya ada di Jakarta, London, Zoetermeer (Belanda), Quito (Ekuador), New Delhi, dan Beijing. Anggota RSPO terdiri berbagai pemangku kepentingan seperti petani sawit, asosiasi produsen dan pedagang minyak sawit, peritel, bank, investor, LSM lingkungan dan LSM sosial.

Lahan Sawit Tidak Boleh Disalahgunakan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kementerian-ATR) ‎mengecam jika memang ada perusahaan sawit yang menyalahgunakan lahan milik negara untuk dijadikan lahan produktif lainnya atau malah dipindah alihkan ke tangan perusahaan asing.

Selama ini Kementerian-ATR memberikan ijin tanah hak guna usaha (HGU) karena perusahaan sawit meminta izin sesuai dengan peruntukannya, yaitu memproduksi kelapa sawit. Namun bila lahan tersebut tidak digunakan, atau digunakan untuk keperluan lain bahkan dipindahtangan kepada pihak asing, ini sangat merugikan negara.

Jadi prinsipnya tanah itu dipinjamkan, kalau ada pengalihan hak, itu harus seizin Kementerian Agraria. Jika lahan yang dimiliki perusahaan adalah milik perorangan, maka pemindah alihan tetap harus menyertai izin pemerintah daerah. Namun pada dasarnya lahan tersebut tidak boleh dijual ke pihak asing. Kalaupun ada, lahan itu hanya disewakan atau ada perusahaan lokal bekerja sama dengan perusahaan asing. "Kalau dijual itu tidak boleh,"

‎Jika lahan milik perorangan itu disewakan, maka harus ada hitung-hitungan sesuai dengan peraturan. Tidak boleh lahan itu langsung dialihkan haknya.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengindikasi ada tujuh perusahaan yang akan menjual lahan sawit mereka kepada pihak asing. Padahal lahan yang diberikan izin ini seharusnya bisa digunakan untuk memproduksi sawit. Namun sejak 2011, 2011, ini tidak juga ditanami sawit.

Jambi Butuh Pelabuhan CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah menyediakan infrastruktur, terutama pelabuhan di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Keberadaan pelabuhan tersebut sangat diperlukan untuk menekan biaya transportasi yang selama ini ditanggung pengusaha.

Daya saing minyak sawit kita tiap tahun turun. Ini harus dijaga. Apabila persoalan infrastruktur ini tidak segera dibenahi, bisa jadi nanti malah harga minyak sawit lebih mahal bila dibandingan dengan minyak nabati lain. Selisih harga jual minyak sawit (crude palm oil/CPO) dengan minyak nabati pada 10 tahun lalu sekitar 200 dolar AS per ton. Namun, saat ini selisih harga kedua komoditas tersebut semakin tipis menjadi 90 dolar AS per ton.

Untuk memperkuat daya saing tersebut, salah satunya, yakni dengan membenahi infrastruktur, terutama pelabuhan. Khusus di Provinsi Jambi, hingga saat ini belum ada pelabuhan utama.

Akibatnya, untuk melakukan ekspor CPO masih harus dibawa ke Dumai, Provinsi Riau, atau ke Pelabuhan Belawan, Medan. "Ini sangat tidak efisien. Ongkosnya makin mahal dan Pemda Jambi juga rugi karena kehilangan potensi pendapatan dari sisi retribusi.

Ongkos angkut CPO asal Jambi yang dibawa ke Pelabuhan Dumai maupun ke Belawan rata-rata Rp 200 per ton. Padahal, tiap tahun pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Jambi bisa memproduksi CPO minimal 2,1 juta ton. Dengan demikian, terjadi ketidakefisien di biaya logistik tiap tahun mencapai Rp 420 miliar.

Selama ini alur transportasi CPO yang ada di Jambi masih mengandalkan Sungai Batanghari. CPO yang diproduksi PKS di pedalaman Jambi diangkut menggunakan kapal menyusuri Sungai Batanghari menuju Pelabuhan Talang Duku di Kota Jambi. Selanjutnya, dari Pelabuhan Talang Duku dibawa ke Dumai maupun ke Belawan.

Kalau sungai normal kami bisa menggunakan kapal berkapasitas 5.000 ton, tapi kalau sungai sedang surut, terpaksa menggunakan kapal berkapasitas 3.000 ton. Tentu saja, ongkosnya akan lebih mahal.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera membangun pelabuhan utama di Jambi. Menurutnya, Jambi memiliki lokasi yang sangat ideal untuk dibangun pelabuhan utama, yakni di Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. "Lokasi ini sangat layak, kedalamannya lautnya juga dapat. Dulu Pemprov Jambi akan membangun pelabuhan utama di Ujung Jabung, tapi entah mengapa rencana tersebut belum terealisasi. "Padahal, waktu itu sudah sampai tahap feasibility study.

Apabila di Jambi memiliki pelabuhan utama maka hilirisasi industri sawit akan berkembang. Percuma saja pemerintah paksa pengusaha untuk lakukan hilirisasi kalau tidak ada pelabuhan utama, walaupun di Jambi bahan baku tersedia melimpah.

Sumber :

http://www.republika.co.id/berita/koran/industri/16/05/25/o7qbw65-gapki-sentra-sawit-butuh-pelabuhanhttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/05/26/o7r5s5219-minyak-sawit-berkelanjutan-indonesia-baru-18-persenhttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/25/o7qhky365

PRODUKSI KELAPA SAWIT TERHALANG ELNINO, FLUKTUASI HARGA CPO

Produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia diprediksi merosot seiring dengan memburuknya kondisi tanaman akibat cuaca El Nino. Akibatnya, proyeksi harga menunjukkan tren positif.

Penutupan perdagangan Bursa Malaysia pada minggu ketiga Maret, harga CPO untuk kontrak Juni 2016 naik 35 poin menjadi 2.578 ringgit per ton. Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak Maret 2014.

Serangan cuaca El Nino telah mengancam  keberlangsungan tanaman kelapa sawit di Negeri Jiran. Oleh karena itu, produksi minyak kelapa sawit atau produsen CPO kedua terbesar di dunia itu bakal merosot 1,5 juta ton sepanjang tahun ini yang berakhir September 2016.

Produksi CPO Malaysia bisa berkurang hingga 2 juta ton atau mencapai level 19 juta ton. Sementara Indonesia sebagai pemasok terbesar di dunia bakal menghasilkan sekitar 31 juta ton.

Pengurangan produksi CPO sebagai bahan baku makanan, kosmetik, dan bahan bakar nabati membuat harga pada bulan ini mencapai titik tertinggi dalam dua tahun terakhir. Adapun dalam dua dekade ke belakang, EI Nino menghambat penanaman kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia yang memasok 86% suplai dunia.

Melihat fakta tersebut, diperkirakan suplai CPO pada semester l/2016 akan terkoreksi 1 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Alhasil, harga CPO bisa terkerek hingga 3.000 ringgit Malaysia per ton atau US$744 per ton pada akhir tahun.

El Nino menurunkan produksi hingga meningkatkan harga, berdasarkan konsesus survei Reuters, stok minyak sawit Malaysia bakal merosot 2,1 juta ton. Faktor utama yang menyebabkan berkurangnya pasokan ialah dampak cuaca kering akibat El Nino.

Data Malaysian Palm Oil Board (MPOB) menyebutkan, pada Februari 2016 stok minyak sawit Malaysia jatuh ke level terendah dalam delapan bulan terakhir menjadi 2,1 juta ton. Sedangkan produksi merosot ke posisi terendah sejak Februari 2007.

Cadangan CPO dunia akan turun drastis termasuk dari negara konsumen terbesar seperti India dan China. Di sisi lain, program biodiesel di Indonesia berlangsung dengan baik karena setiap bulan mampu menghasilkan 200.000 ton. Oleh karena itu, ekspor CPO RI bakal merosot ke posisi 1,95 juta ton pada Februari seiring tingginya konsumsi domestik.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan volume ekspor minyak sawit Indonesia Januari 2016 sebesar 2,1 juta ton atau menurun 16% dibandingkan Desember 2015 yang mencapai 2,5 iuta ton.

Analis MIDF dalam publikasinya  menyampaikan, ada tiga faktor utama yang mendongkrak harga CPO di 2016, yakni : 

§  Ekspektasi berkurangnya produksi dan stok pasokan,

§  Merosotnya panen kedelai Amerika Serikat, serta

§  Rendahnya harga minyak mentah sehingga tidak berpengaruh terhadap laju harga minyak sawit.

Menjelang akhir paruh pertama 2016, stok minyak sawit Malaysia diperkirakan turun ke tingkat kritis, yakni 1,5 juta ton. Seiring dengan terkoreksinya pasokan, harga pun bergerak menghijau dan berpotensi mencapai 3.000 ringgit Malaysia per ton.

Menurut MIDF, dalam periode tersebut harga CPO cenderung seimbang dengan minyak kedelai. Sebelumnya, fenomena langka ini pernah terjadi pada Februari 2011.

Ketika itu, harga CPO dapat menyentuh posisi 3.800 ringgit Malaysia per ton saat persediaan turun menjadi 1,48 juta ton. Asumsinya, harga minyak kedelai ke depan meningkat sedikit ke level US$725 per ton dengan posisi nilai tukar 4,15 ringgit per dolar AS.

United States Department of Agriculture (USDA) memprediksi pasokan kedelai AS tahun ini berkurang menjadi 106,93 juta ton. Sedangkan suplai global juga terkoreksi menuju 320,21 juta ton. Turunnya produksi kedelai menjadi sentimen positif bagi CPO karena minimnya kompetisi CPO dengan minyak kedelai.